TUPOKSI BPD

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(1)   KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

Ø Penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa.

(2)   FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

Ø Menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(3)   WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

Ø Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

Ø Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

Ø Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

Ø Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

Ø Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

Ø Menyusun tata tertib BPD.

(4)   HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

Ø  Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

Ø  Menyatakan pendapat.

Ø  Mengajukan rancangan peraturan desa;

Ø  Mengajukan pertanyaan;

Ø  Menyampaikan usul dan pendapat;

Ø  Memilih dan dipilih; dan

Ø  Memperoleh tunjangan.

(5)     KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

Ø  Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

Ø  Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

Ø  Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ø  Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

Ø  Memproses pemilihan kepala desa;

Ø  Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

Ø  Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

Ø  Menjaga Norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.

(6)   PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD DILARANG :

Ø  Merangkap jabatan sebagai Kepada Desa dan/atau Perangkat Desa ;

Ø  Sebagai pelaksana proyek desa;

Ø  Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

Ø  Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Ø  Menyalahgunakan wewenang;

Ø  Melanggar sumpah/janji jabatan;

Ø  Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;

Ø  Melakukan kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintahan daerah dan desa.